Korupsi JOKOWI di Hotel Maliyawan

Oleh: STNatanegara

  1. saya mencoba riset dan menganalisa isu kebenaran Jokowi terlibat korupsi pelepasan aset hotel maliyawan Solo..
  2. krn saya cenderung mendukung Jokowi, sebagian pihak bisa tidak suka hasil riset saya, tapi toh anda2 semua bisa memiliki penilaian sendiri
  3. Benarkah Jokowi terlibat korupsi di kasus pelepasan aset Pemkot Solo berupa bangunan Hotel maliyawan Solo?
  4. Untuk memahami persoalan ini kita mesti mendudukkan permasalahan dengan obyektif. Hotel maliyawan sebenarnya memiliki dua status kepemilikan
  5. Tanah dan bangunan, masing2 dimiliki oleh instansi yg berbeda. Tanah dimiliki oleh Pemprov JaTeng dan bangunannya dimiliki oleh Pemkot Solo
  6. Ribut2 mulai mencuat ketika Pemkot mengajukan permohonan pelepasan aset berupa bangunan Hotel Maliyawan kepada DPRD Solo
  7. Sayangnya keributan yg sama tidak mengiringi pelepasan aset tanah yang diatasnya berdiri hotel maliyawan oleh pemprov JaTeng kepada SRITEX
  8. Sampai dengan pertengahan 2012 proses pelepasan bangunan hotel maliyawan sebenarnya belum selesai bahkan masih mandek prosesnya
  9. karena masih dalam tahap pembahasan oleh pansus DPRD Solo sehubungan dengan permohonan permit yang diajukan oleh pemkot Solo
  10. Jokowi menegaskan pelepasan aset kota berupa bangunan Hotel Maliyawan tidak memerlukan permit atau persetujuan DPRD
  11. “Kata siapa? Sampeyan itu tidak mudeng. Sekarang ini berapa coba aset kantor kelurahan yang sudah kami lepas…
  12. Nggak ada itu yang pakai permit-permit Dewan. Nggak perlu lah,” kata Jokowi. menjadi debatable tapi Jokowi tetap meminta persetujuan DPRD.
  13. Soal pengalihtanganan tanah Hotel Maliyawan kepada Bos Sritex Group, Lukminto, Jokowi mengatakan bukan urusannya
  14. tanah itu milik Pemprov jadi kalau ada sesuatu dengan tanah tanyakan ke Pemprov, Pemkot Solo dalam hal ini, sama sekali tak terlibat.
  15. Mengenai kecurigaan segelintir orang tentang pertemuan Jokowi dengan Lukminto bos Sritex, Jokowi mengatakan…
  16. “Kalau ketemu Pak Lukminto sering. Pas jagong ya kita ketemu. Tapi kalau untuk keperluan Maliyawan belum pernah ketemu,”
  17. Jokowi mengirim surat permohonan permit untuk Ketua DPRD Kota Solo tertanggal 29 Juli 2011…
  18. surat yang ditandatangani Jokowi perihal permohonan persetujuan pemindahtanganan atas nama Balai Istirahat (BI) Maliyawan….
  19. khususnya paragraf kedua tertulis sesuai dengan pasal 64 ayat 1 Perda 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah…
  20. pemindahtanganan atas bangunan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
  21. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Inspektorat Kota pada 16 Desember 2010 tentang telaah staf pelepasan Hotel Maliyawan
  22. surat dari Inspektorat menyebut untuk pemindahtanganan diperlukan penaksiran oleh tim dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Walikota
  23. Selanjutnya Pemkot harus memohon izin penghapusan aset dari DPRD Kota Solo.
  24. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan PP No 6/2006 Tentang Pengelolaan BMN/D, pasal 37 serta Perda No 8/2008 Tentang Pengelolaan BMD
  25. Jadi hal ini hanya masalah administrasi karena output dari Inspektorat sifatnya rekomendasi…..
  26. dan bukan laporan kejadian adanya pelanggaran pidana karena prosesnya saja belum berjalan sampai selesai.
  27. masalah sebenarnya adalah ketika tanah yang diatasnya berdiri hotel maliyawan telah berpindah tangan dari pemprov jateng ke pihak pembeli
  28. agar pembeli tanah Maliyawan bisa memanfaatkan tanah yg sudah dia beli harus ada penghapusan terlebih dulu untuk barang yang ada di atasnya
  29. tanah milik Pemprov sementara hotelnya milik Pemkot!
  30. Intinya jika Pemprov ternyata telah menjual tanah kepada Lukminto ya tidak masalah. Dalam hal ini pembeli tidak dalam posisi salah
  31. posisi Hotel Maliyawan saat ini masih di bawah pengelolaan Pemkot Solo. jadi dilematis dan bermasalah karena kerja sama dalam bentuk sewa
  32. antara Pemkot sebagai pemilik hotel dengan Pemprov sebagai pemilik tanah sebenarnya telah berakhir sejak 2007 lalu.
  33. karena pelepasan belum bisa dilaksanakan sementara Pemprov juga tidak melihat kondisi Maliyawan, maka Disbudpar tetap mengelola Maliyawan
  34. hingga saat ini DPRD Solo belum mengeluarkan permit atau persetujuan untuk pelepasan Hotel Maliyawan…
  35. karena tanah Hotel Maliyawan bukan milik Pemkot melainkan milik Pemprov, DPRD menilai tidak punya kapasitas mengeluarkan permit
  36. DPRD kemudiaan meminta Pemkot terlebih dulu berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng
  37. Hasilnya, meski tanah bukan milik Pemkot namun berdasarkan penelusuran bangunan hotel adalah milik Pemkot karena didirikan dengan dana APBD
  38. sebelum permohonan permit diproses, DPRD mendesak Pemkot mengajukan permohonan kepemilikan tanah secara hibah dari provinsi.
  39. Permintaan DPRD itu dituangkan secara resmi dalam rekomendasi untuk LKPJ Walikota 2010….
  40. berdasarkan lebih dari 30 dokumen korespondensi antara Pemkot dengan PD CMJT sebagai pengelola tanah antara 2010 hingga 2012,,,,
  41. pada awalnya Pemkot bersedia membeli tanah Maliyawan senilai Rp 4,7 M…
  42. Namun keputusan itu berubah secara mendadak dalam tahun yang sama yakni 2010 awal dan 2010 akhir….
  43. beberapa kali PD CMJT berkirim surat meminta kejelasan keberlangsungan Hotel Maliyawan. mereka mengatakan ingin melepas tanah itu
  44. namun sebelumnya Pemkot harus menghapus dulu asetnya. tanpa penghapusan aset, mereka tidak bisa berbuat apa-apa…
  45. Pemkot Solo saat ini sudah melaksanakan rekomendasi dari DPRD perihal permohonan pelepasan tanah secara hibah alias gratis namun ditolak
  46. Jokowi menjelaskan Pemkot Solo telah menindaklanjuti LKPj Tahun 2010 dengan menganggarkan pembelian tanah Maliyawan senilai Rp4 miliar
  47. berdasarkan Nota Kesepakatan Pemkot Solo dengan DPRD Kota Solo No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang ….
  48. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Solo Tahun 2010, anggaran untuk pengadaan tanah Hotel Maliyawan ternyata tidak muncul
  49. mengenai perubahan sikap pemkot atas tanah Maliyawan dalam satu tahun anggaran, Jokowi mengatakan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
  50. kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan dan lainnya dirasakan lebih mendesak untuk segera dipenuhi ….
  51. dibanding hanya sekedar membeli tanah untuk hotel yang juga pemasukannya tidak signifikan bagi PAD.
  52. Persetujuan pemindahtanganan bangunan BI Maliawan diajukan karena kontribusi yang diberikan tidak sebanding dengan biaya operasionalnya
  53. setelah berakhirnya kontrak tahun 2007, Pemkot Solo berupaya untuk mempertahankan tanah hotel Maliyawan,
  54. salah satunya dengan permohonan perpanjangan kontrak sewa tetapi PD Aneka Jasa dan Niaga JaTeng sudah tidak memperpanjang kontrak sewa tanah
  55. oleh Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah tanah Balai Maliyawan juga tidak dapat dihibahkan kepada Pemkot Solo
  56. sebenarnya bukan Pemkot tapi Pemprov Jawa tengah yang diduga bermain dalam jual beli Maliyawan….
  57. sebab, yang punya wewenang atas tanah Maliyawan adalah Pemprov sementara Pemkot hanya berstatus sebagai penyewa..
  58. Tanah Maliyawan adalah aset yang dipisahkan. Sampai saat ini berdasarkan laporan terakhir tanah Maliyawan masih dikuasai PD CMJT
  59. tanah akan dijual atau disewakan sepenuhnya hak PD CMJT karena merekalah yang bisa menilai mana yang bisa menguntungkan PAD Provinsi Jateng
  60. dan status bangunan Maliyawan hingga saat ini masih dalam tarik ulur antara DPRD dengan Pemkot Solo dalam hal pelepasannya
  61. daripada kita ribut2 membicarakan dugaan korupsi Jokowi di kasus yang sebenarnya sangat mentah karena jual belinya saja belum berlangsung,
  62. kenapa energi tidak dihabiskan untuk menganalisa dugaan korupsi pada pembelian tanah nya saja?
  63. Bukannya yang lebih mencurigakan adalah apabila Pemprov Jawa Tengah melakukan pemindah tanganan aset pemprov berupa tanah…
  64. yang diatasnya berdiri hotel maliyawan milik pemkot Solo kepada Sritex Group secara diam2?
  65. Disini memang diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam menyikapi suatu isu yang sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan seseorang.
  66. jg salahkan pencitraan yg hadir karena prestasi, tapi soroti pencitraan yg hadir karena di buat2 terutama menjelang akhir dari masa jabatan.
  67. dan sekian tentang dugaan korupsi Jokowi dalam proses pelepasan aset berupa Hotel Maliyawan milik Pemkot Solo… silahkan menilainya sendiri
  68. Jokowi susah dihantam, sebab terlalu sedikit kekurangannya bahkan sudah jadi semacam simbol perlawanan rakyat pada status quo anti perubahan

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s